Abstrak

Wilayah pelayanan sampah Kota Bandung yang saat ini dilakukan berdasarkan zonasi, berdasarkan jarak terdekat dengan pengelolaan yang sama. Dibutuhkan pembentukan daerah prioritas untuk meminimalisir permasalahan sampah. Penentuan daerah prioritas akan dilakukan di wilayah pelayanan Bandung Selatan menurut metode SNI 19-2454-2002. Tujuan dari studi ini yaitu mengembangkan skala kepentingan daerah pelayanan yang disesuaikan dengan ketersediaan data. Hasil kajian menunjukkan, terdapat 1 dari 6 parameter yang dirubah yaitu parameter kondisi lingkungan menjadi parameter area beresiko persampahan. Sementara itu, terjadi pengembangan di kriteria penilaian, bobot, nilai kerawanan sanitasi dan potensi ekonomi. Pengembangan kriteria penilaian terjadi pada parameter fungsi dan nilai daerah, kondisi lingkungan, topografi, dan tingkat pendapatan penduduk.

Kata kunci: Daerah Prioritas, Pengembangan,parameter, SNI

Abstract

The distribution of the Bandung City waste service area that is currently running based on zoning, thus, is needed to establish priority areas in the service area that has the lowest level of service in the hope of increasing the level of waste services in the city of Bandung. Based on this, the establishment of priority areas will be carried out in the area of Bandung South Bandung service by using the SNI 19-2454-2002 method. The purpose of this study is to develop the scale of interest in service areas that are adjusted to the availability of data. The results of the study show that there are 1 of 6 parameters that are changed, namely the parameters of environmental conditions into parameters of the area at risk of solid waste. Meanwhile, there are developments in the assessment criteria, weight, sanitation vulnerability and economic potential. Development of assessment criteria occurs in the parameters of function and value area, environmental conditions, topography, and population income level.

Keywords: Priority area, development, parameters, SNI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. (2011). Kota Bandung.

Badan Pusat Statsistik Kota Bandung. (2017). Kecamatan Dalam Angka 2017. Kota Bandung.

Bappeda Kota Bandung. (2011). Laporan penyusunan perencanaan penanganan persampahan di daerah aliran anak sungai citarum. Kota Bandung.

BAPPELITBANG. (2011). Laporan Penyusunan RDTR Tahun 2011 – 2031.

Cityplan. (2016). Kota Bandung.

Dinas Bina Marga. (2016). Daftar Ruas Jalan Menurut Fungsi di Wilayah Kota Bandung. Kota Bandung.

Dinas Tata Ruang Kota Bandung. (2016). Laporan pekerjaan penyusunan standar sarana dan prasarana minimal hunian dan non hunian di Kota Bandung. Kota Bandung.

Farid, M. (2004). Analisis Distribusi Kepadatan Penduduk Dengan Menggunakan Citra Quickbird. Kota Bandung.

KBBI. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia

Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kota Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2006. Jalan.

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. (2016). Kota Bandung.

Standar Nasional Indonesia 19-2454-2002. Tata Cara Operasional Pengelolaan Sampah.

Strategi Sanitasi Kota Bandung. (2015). Laporan Penyusunan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Bandung. Kota Bandung.

Tinambunan, D. (2007). Analisis distribusi kepadatan penduduk menggunakan citra quickbird dengan Metode Land Use Density. Kota Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007. Penataan Ruang. Jakarta.