Kajian Implementasi Metode Penetapan Batas Administrasi Kota/Kabupaten

Abstract

ABSTRAK
Batas wilayah administrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Disamping sebagai pernyataan pemisahan wilayah kekuasaan secara administrasi, batas wilayah administrasi menjadi titik tolak seluruh kegiatan pembangunan daerah dan penghitungan PAD (pendapatan asli daerah). Peraturan mengenai pedoman penegasan batas daerah telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendagri No. 1 Tahun 2006. Dalam implementasinya banyak sekali kendala yang dihadapi, mulai dari kerancuan pemahaman antara batas administrasi dan batas adat, wilayah yang sangat sulit untuk dijangkau, atau pemerintah daerah yang bersebelahan tidak dapat mencapai kesepakatan karena wilayah yang berbatasan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pada makalah ini akan didiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan dalam implementasi penegasan batas daerah kota/kabupaten dengan studi kasus Provinsi Sumatera Barat.

Kata kunci: batas wilayah administrasi, penetapan batas, penegasan batas


ABSTRACT
Administrative boundaries have a very strategic functions, not only a statement of separation of powers in the administration area, the boundary becomes the starting point of all development activities and the calculation of revenue (local revenue). Regulations of the administrave border confirmation guidelines has been set by the government through Permendagri No. 1 of 2006. Its implementation faced many obstacles, includes the confusion of understanding between administrative boundary and customary boundary, some areas that are very difficult to reach, or adjoining local governments which can not reach an agreement due to the adjacent territories have high economic value. This paper will discuss the problems that occur in the field in the implementation of the afirmation of city/district administrative boundary with a case study of West Sumatera Province.

Key words: administrative boundaries, boundary setting, boundary confirmation.