Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan dan Permukiman di Indonesia

Juarni Anita

Sari


ABSTRAK

 Rumah adalah kebutuhan dasar manusia, sebagai tempat tinggal yang melekat sebagai hak asasi manusia. Semakin bertambah jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan rumah semakin terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi masalah karena penyediaan rumah tidak mudah akibat mahalnya biaya pembangunan rumah dan harga tanah. Pemerintah harus ikut terlibat dalam penyediaan rumah bagi rakyat. Keterlibatan pemerintah dalam pengaturan perumahan memunculkan berbagai kebijakan publik dan program di bidang perumahan dan permukiman. Tujuan penelitian untuk mendata berbagai kebijakan publik dan program pemerintah di bidang perumahan sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini. Metode penelitian adalah metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini berisi deskripsi tentang definisi kebijakan dan program, berbagai kebijakan publik dan program di bidang perumahan yang dibagi berdasarkan empat periode waktu: a) masa kolonial Belanda, b) masa Orde Lama, c) masa Orde Baru, dan d) masa Reformasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintahan kolonial Belanda lebih fokus pada kebijakan penyediaan rumah bagi orang Belanda dan program perbaikan kampung. Pemerintah Indonesia mulai membentuk lembaga untuk penyediaan perumahan rakyat pada masa Orde Lama. Perubahan signifikan pada masa Orde Baru yaitu pendirian lembaga yang menjadi tonggak penting untuk pembangunan perumahan, yaitu Perum Perumnas, BTN, dan REI dengan program rumah sederhana, rumah susun sederhana, dan mengembangkan perumahan skala besar. Masa Reformasi, kebijakan paling signifikan adalah berbagai skema bantuan keuangan untuk menstimuli percepatan penyediaan satu juta rumah pertahun dan pembangunan rumah layak huni (bantuan stimulan perumahan swadaya).

 

Kata kunci: kebijakan publik, program bidang perumahan, Indonesia

 

ABSTRACT

 

The house is a basic human need, as a place to live that is inherent as a human right. The increasing number of people in Indonesia, the need for housing continues to increase from year to year. This is a problem because the provision of houses is not easy due to the high cost of building houses and land prices. The government must be involved in providing housing for the people. The government's involvement in housing regulation gave rise to various public policies and programs in the housing sector. This study aims to record and collect various government policies and programs in the housing sector, starting from the Dutch colonial period until now. The research method used in this study is a qualitative and descriptive method. This study contains a description of the definition of policies and programs, various public policies and programs in the housing and settlement sector which are divided according to four time periods: a) the Dutch colonial period, b) the Old Order period, c) the New Order period, and d) the Reformation period. The results showed that the Dutch colonial government was more focused on the policy of providing houses for the Dutch and the village improvement program. The Indonesian government began to establish institutions for the provision of public housing during the Old Order. Significant changes during the New Order era were the establishment of institutions that became important milestones for the housing, namely Perum Perumnas, BTN, and REI with programs for simple houses, simple flats, and developing large-scale housing. During the Reformation period, the most significant policies were various financial aid schemes to stimulate the acceleration of the provision of one million houses per year and the construction of livable houses (aid to stimulate self-help housing).

 Keywords: public policies, housing programs, Indonesia


Referensi


Bab I: Pengertian Kebijakan Pemerintah (2012). diakses melalui: https://adm.fisip.unpatti.ac.id/ wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf pada tanggal 15 Juni 2021

Bab II: Kajian Pustaka: Kebijakan Publik, diakses melalui: http://eprints.uny.ac.id/66400/3/ BAB%20II.pdf pada tanggal 15 Juni 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diakses melalui https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu001.pdf pada tanggal 20 Juni 2021.

T. Kuswartojo, Kaca Benggala, Perkembangan Habitat Manusia di Indonesia, Bandung: Ukara Lawang Buana, pp.1-10. 2019.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Jejak Langkah Hunia Layak Indonesia, Jakarta: PT. Mediatama Saptakarya, pp. 21-116. 2019.

D. Suryana, Kabayuran, diakses melalui https://news.okezone.com/read/ 2012/12/12/ 504/731138/ kabayuran pada tanggal 20 Juni 2021.

I. Hilman, Program Perbaikan Kampung: Proyek Muhammad Husni Thamrin di Jakarta Tahun 1969-1979, Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, UI, pp. 34-40. 2008.

S.P. Eni, “Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Mengatasi Masalah Permukiman Kumuh di Perkotaan”, Scale, Vol 2 No 2, Februari 2015, ISSN: 2338-7912.

D.J.M. Siagian, dkk, “Strategi Percepatan Pengentasan Backlog Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Daerah Perkotaan di Sumatera Utara”, INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Vol. 18 No.1, pp. 89-102. 2021.

Bramantyo, “Efektivitas Regulasi Perumahan di Indonesia dalam Mendukung Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”, Widyariset, Vol. 15 No.1, pp. 243-248. 2012.

Menteri Sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. 2017.

S. Atmadja, Materi Sosialisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat tentang Bantuan Stimulan Perumahan swadaya. 2018. diakses melalui: https://slideplayer.info/slide/12196815/ tanggal 20 Juni 2021.




DOI: https://doi.org/10.26760/terracotta.v3i1.5179

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


____________________________________________________________

ISSN elektronik 2716-4667 

diterbitkan oleh :

Program Studi Arsitektur,  Institut Teknologi Nasional Bandung

Alamat :  Gedung 17 Lantai 1 Jl. PHH. Mustofa 23 Bandung 40124

Kontak : Tel. 7272215 (ext. 151)  Fax. 7202892

Email : terracotta@itenas.ac.id

____________________________________________________________

Jurnal ini terlisensi oleh Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License